LPM FENOMENA – Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) menunda pelaksanaan Rapat Anggaran Pembagian Belanja Organisasi (RAPBO) hingga setelah Lebaran. Penundaan ini disebabkan ketiadaan data valid jumlah mahasiswa aktif, yang menjadi dasar krusial dalam menentukan alokasi anggaran untuk organisasi di lingkungan fakultas.
Ketua DPM FKIP, M. Abdillah Tegar, mengonfirmasi penundaan tersebut usai bertemu dengan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan FKIP, Dr. Badri, pada Selasa (11/03/2025).
Ia menjelaskan, data Kartu Rencana Studi (KRS) mahasiswa baru belum dapat diakses karena proses penghitungan mahasiswa pengajuan dispensasi masih berlangsung.
“Setelah diskusi dengan Pak Badri, saya dapat informasi bahwa data KRS akan terkunci pada 18 Maret. Namun, data valid baru bisa diperoleh setelah 19 Maret, karena universitas perlu menyelesaikan penghitungan mahasiswa yang mengajukan dispensasi dan proses administrasi lainnya. Alhasil, RAPBO terpaksa diundur hingga usai Lebaran,” ujar Tegar dalam keterangan resmi.
Tegar menegaskan, data mahasiswa aktif merupakan komponen kunci dalam menyusun alokasi anggaran. Tanpa informasi tersebut, DPM FKIP tidak dapat memastikan distribusi dana yang transparan dan adil untuk seluruh organisasi.
“Kami dari DPM FKIP tidak bisa mengambil keputusan tanpa data akurat. Poin inilah yang akan dibahas mendalam dalam RAPBO. Kami harap para ketua organisasi dapat memahami kondisi ini,” tambahnya.
Tegar menutup pernyataannya dengan harapan agar penundaan ini tidak mengganggu program kerja organisasi.
“Kami berkomitmen mempercepat proses setelah data tersedia. Prioritas kami adalah memastikan keputusan anggaran berdasar data yang benar,” pungkasnya.
