MALANG – (24/9) Kementerian Sosial Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemensospolkumham) Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Malang (BEM Unisma) gelar webinar Mengingat Indonesia melalui ruang virtual zoom meeting. Kegiatan ini bertajuk “September dan Tragedi Gelap Penegakan HAM Indonesia”. Peserta yang mendaftar dalam webinar ini mencapai angka 1000 peserta.
A. Faruuq, Presiden Mahasiswa Unisma menyampaikan sambutan mengenai kasus-kasus Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah lalu. Mulai Tragedi Pembantaian 1965-1966, Tragedi Tanjung Priok 1984, Tragedi Semanggi II 1999, hingga Pembunuhan Munir 2004 menjadi pemicu suara-suara keadilan yang harus ditegakkan.
“Brutalitas oleh aparat kepada teman sepergerakan kita semua dalam aksi Reformasi Dikorupsi 2019 menunjukkan penegakan HAM di negara kita lemah”, terang Faruuq.
Acara ini sengaja diadakan untuk dijadikan sebagai ruang refleksi mengingat sejarah bangsa dan mengingatkan negara, serta menaruh harapan agar peristiwa-peristiwa kelam tidak terulang kembali.
“Semoga kita terus semangat terlibat dalam penegakan HAM karena berbicara HAM adalah berbicara hak yang melekat dengan diri kita semua”, tambah Faruuq Mahasiswa Administrasi Negara sebelum menutup sambutannya.
Prof. Maskuri, M.Si selaku Rektor Unisma Malang menyampaikan apresiasi terhadap BEM Unisma Malang yang telah mengadakan webinar yang mengambil salah satu dari lima isu penting yang ada di dunia, yaitu isu Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia tidak dapat dilepaskan dari politik, ekonomi, kehidupan sosial, bidang budaya hingga hukum. Oleh karena itu, memahami Hak Asasi Manusia perlu adanya pendekatan-pendekatan.
“Ikhtiar-ikhtiar seperti ini adalah bagian dari membangun satu keilmuan dan membangun spiritualitas untuk menegakkan satu kebenaran di muka bumi”, ujar Rektor Unisma dalam sambutannya di acara webinar Hak Asasi Manusia, Kamis (24/9/2020).
Webinar dibuka sekira pukul 09.30 oleh moderator Diyaul Hakki selaku Menteri Kemensospolkumham. Sebagai pembicara pertama Haris Azhar, Founder Lokataru Foundation menyatakan perihal pembahasan mengenai September hitam. Sebab, di bulan itu banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menyangkut dengan hak asasi manusia.
“Solidaritas warga itu jauh lebih penting dan berguna. Terutama dia akan berguna ketika negara tidak berpihak atau negara tidak ada gunanya. Tidak berjalan diskusi-diskusi atau aturan-aturan hukum. Padahal negara ini dan masyarakat berhutang budi pada para korban. Dari mereka yang diperkosa, dibakar hidup-hidup, dibunuh, dan dari mereka yang ingin keadilan tapi tidak diberikan. Kita jadi sadar bahwa negara itu tidak bekerja. Dan jauh lebih sadar lagi bahwa tidak ada nilai-nilai kemanusiaan disana”, terangnya.
Selanjutnya, negara berhutang budi kepada korban-korban pelanggaran HAM. Karenanya pemerintah bisa membuat aturan-aturan hukum dan juga menumbuhkan sejumlah penguatan.
“Meskipun mereka tidak bekerja dan nilai-nilai tersebut hanya jadi lampiran dalam buku-buku yang dijual di toko buku”, tambahnya.
Menurut Haris, ketika pelaksana institusi atau pelaksana hukum juga tidak dipraktekkan. Akhirnya, hal yang paling basic adalah solidaritas dengan cara memelihara memori-memori tentang peristiwa-peristiwa dalam september hitam. Ia menyampaikan juga bahwa september hitam sebaiknya diganti diksi. Karena kata hitam seolah mendiskriminasi orang-orang berkulit hitam.
Nampaknya, Apabila negara dijadikan sebagai ajang kekayaan oleh aparat pemerintah, maka warga tidak lebih hanya sebagai konsumen atau buruh yang bekerja untuk mereka. Disana tidak ada nilai kemanusiaan yang seharusnya warga berhak untuk sejahtera.
“Bergerak untuk merubah atau anda terbahak-bahak melihat kuburan anda sendiri”, ujarnya memekikkan seruan untuk peserta webinar HAM.
Fatia Maulidiyanti, Koordinator Kontras mengatakan bahwa hari ini semuanya membutuhkan pengungkapan kebenaran. Pasalnya korban atau penyintas 65 itu masih berstigma. Selain itu, juga membutuhkan rekontruksi ulang sejarah yang tentunya sejarah tersebut benar dan pasti.
“Pelanggaran-pelanggaran HAM hari ini itu akibat tidak dituntaskannya pelanggaran-pelanggaran HAM berat di masa lalu. Jadi, menumpuknya pelanggaran HAM berat juga berdampak pada pengulangan peristiwa dengan pola yang sama dari pelanggaran HAM sebelumnya”, terangnya.
Eko Prasetyo, Direktur Social Movement Institute mengakhiri dengan mengajak kampus untuk melaksanakan Hak Asasi Manusia. Sebab, seluruh warga kampus memiliki kewenangan dan juga otoritas. “Itulah gunanya kampus didirikan untuk mendedikasikan pada kebenaran. Kebenaran dimanapun itu sama dan menjadi unsur utama pengajaran”, pungkasnya.
Webinar kemudian diakhiri dengan sesi tanya jawab dari seluruh peserta yang hadir. Pada akhir pembahasan Diyaul Hakki sebagai moderator memberikan closing statement bahwa “HAM itu justru semakin penting diskusikan di saat yang genting, pada situasi-situasi penting, pun juga pada kelompok-kelompok yang rentan spesifik dan gampang dihina-hina. Misalnya kondisi kelaparan, wabah, ada perang, atau operasi militer, operasi-operasi khusus, operasi militer,” ungkap Deky sapaan akrabnya.
