LPM Fenomena—Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam (BEM-FAI) Universitas Islam Malang (Unisma) menggelar diskusi publik guna menampung aspirasi mahasiswa sekaligus menyatakan sikap penolakan terhadap praktik otoritarianisme birokrasi kampus. Kegiatan ini dilangsungkan di depan Sekretariat BEM-FAI, Gedung B lantai empat Unisma, pada Rabu (20/5).
Forum bertajuk “Membongkar Otoritarianisme: Ketika Kekuasaan Menghancurkan Kemanusiaan dan Moralitas” tersebut berlangsung selama kurang lebih tiga jam. Diskusi ini tidak hanya dihadiri oleh mahasiswa lintas fakultas seperti Fakultas Hukum (FH), Fakultas Teknik (FT), dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), tetapi juga turut dihadiri oleh jajaran struktural Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) FAI, termasuk Ketua DPM-FAI.
Ketua Pelaksana Kegiatan, Fajar, menyatakan bahwa BEM-FAI menginisiasi forum perdana ini untuk mewadahi keluh kesah dan aspirasi mahasiswa yang selama ini belum tersalurkan dengan maksimal.
“Tujuan kami adalah agar semua mahasiswa, terutama di lingkup FAI, bisa menyuarakan aspirasinya secara terbuka. Meskipun secara struktural penyerapan aspirasi adalah ranah legislatif (DPM), kami di eksekutif (BEM) ingin turut hadir mewadahi keresahan mahasiswa dan bersinergi untuk langsung mengeksekusinya,” ujar Fajar.
Secara substansi, diskusi ini membedah sistem birokrasi kampus yang dinilai kurang transparan. Mantan Wakil Ketua BEM-FAI, Fatih, yang hadir sebagai pemantik diskusi, secara khusus menyoroti lambannya penanganan dugaan tindak pidana—seperti pelecehan—oleh oknum tenaga pengajar di lingkungan kampus. Ia mendesak agar mahasiswa lebih proaktif.
“Mahasiswa tidak boleh diam. Mahasiswa harus berani mengawal kasus-kasus tersebut, tentunya dengan mengantongi bukti-bukti kuat yang bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Fatih.
Sementara itu, pemantik kedua, Dion, selaku Koordinator Komisariat HMI Unisma dari Fakultas Hukum, mengkritisi budaya apatisme struktural yang kerap terjadi di dalam ruang kelas. Ia menilai, banyak mahasiswa yang membiarkan regulasi sepihak berjalan tanpa adanya nalar kritis.
“Contohnya, ada dosen yang membuat peraturan keterlambatan maksimal bagi mahasiswa adalah tiga puluh menit. Tapi, apakah keterlambatan dosen itu sendiri pernah kita kritisi atau permasalahkan? Mahasiswa sering kali terbelenggu oleh pikirannya sendiri untuk sekadar mematuhi hal tersebut secara pasrah,” papar Dion.
Ke depannya, BEM-FAI merencanakan forum diskusi aspiratif ini sebagai program kerja rutin yang akan digelar setiap dua bulan sekali. Melalui gerakan kolektif ini, mahasiswa berharap jajaran dekanat hingga rektorat dapat lebih membuka mata terhadap berbagai permasalahan struktural yang ada di Unisma.
