LPM FENOMENA–Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik (BEM-FT) Universitas Islam Malang (Unisma) sukses menggelar nonton bareng (nobar) dan diskusi film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita, Selasa (12/05) malam. Diadakan secara perdana di area garasi kampus, acara ini terpaksa dirahasiakan lokasinya di awal demi menghindari pembubaran aparat seperti yang terjadi di Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram—dilansir dari kompas.com, sekaligus menjadi ajang kritik tajam terhadap BEM Unisma (BEM-U) yang dinilai pasif.
Gubernur BEM-FT sekaligus inisiator acara, Oryza Ristian Viery, menyayangkan sikap BEM-U sebagai wajah kampus yang urung mengawali diskursus serupa.
“Seharusnya mereka yang memiliki kuasa tinggi lebih membuka matanya perihal kesewenangan pemerintah dengan mengadakan nobar film ini,” tegas Oryza. Terkait publikasi pamflet yang tidak mencantumkan lokasi pasti, ia menyebut hal itu sebagai langkah antisipasi terhadap intervensi pihak luar, berkaca pada insiden pembubaran paksa di UIN Mataram.
Memasuki sesi diskusi, forum dipandu oleh Elitya Devis selaku moderator dan menghadirkan dua pemantik gagasan dari kalangan mahasiswa. Mereka adalah M. Arya Darmawansyah (Mantan Gubernur BEM-FT sekaligus Koordinator Wilayah KMTI Jawa Timur) dan Muhammad Rizqi Fadilah (Mahasiswa Fakultas Hukum Unisma yang proaktif mengkritisi kebijakan kampus).
Diskusi malam itu berlangsung interaktif dengan audiens lintas disiplin ilmu dari FT, FH, FAI, Faperta, hingga mahasiswa lintas kampus seperti UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN Malang) dan Universitas Brawijaya (UB). Salah satu mahasiswa FAI Unisma, Fadil Abdillah, mempertanyakan wujud kesadaran konkret yang harus dibangun untuk merespons kondisi miris rakyat Papua.
Menjawab hal tersebut, Rizqi menekankan pentingnya membangun empati melalui aksi nyata yang paling memungkinkan untuk dilakukan. “Empati itu bisa ditunjukkan dengan berbagai hal. Kita bisa berdonasi atau berbagi pemahaman. Jika kita bisa menulis, maka menulislah; jika kita bisa bergerak, maka bergeraklah,” tuturnya.
Arya turut mengamini hal tersebut dengan menegaskan kembali arah keberpihakan mahasiswa, khususnya dari rumpun sains dan teknik. “Setelah menonton ini, kita sadar kepada siapa kita harus berpihak. Sebagai mahasiswa teknik, kita harus tahu bahwa tugas kita adalah memperbaiki infrastruktur tanpa merugikan pihak lain,” ungkap Arya.
Isu pemerataan hak dasar dan perampasan ruang hidup turut memanaskan forum. Mujiburrohman, mahasiswa FT asal Kepulauan Kei, Maluku, menyoroti hak pendidikan yang masih minim dan seharusnya bisa diakses layak oleh seluruh warga negara tanpa ketimpangan.
Sementara itu, Zaky, mahasiswa kelahiran Sorong, Papua Barat, menegaskan pentingnya menjaga eksistensi tanah adat dari campur tangan oligarki. “Tanah Papua seharusnya dijaga, bukan diambil alih pemerintah. Sebab di dalamnya flora dan fauna bertahan hidup demi kelestariannya sendiri, maupun bagi kehidupan manusia Papua,” tekannya.
Dari perspektif kebijakan makro, Syauqi, peserta asal UB, mengkritik keras ketimpangan program pemerintah yang ia nilai tidak ekuivalen dengan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Ia menilai kebijakan ekonomi saat ini hanya menguntungkan segelintir pihak, mengabaikan kesiapan sosial rakyat, dan secara ekologis mengancam ekosistem hutan sebagai ruang hidup masyarakat adat.
Diakhiri dengan riuh gemuruh teriakan “Papua bukan Tanah Kosong!” dari para peserta, acara ditutup dengan sebuah harapan besar dari pihak penyelenggara.
“Ke depannya saya harap, mahasiswa teknik bisa menjadi insinyur yang mampu mempertimbangkan kemaslahatan antara proyek dan alam. Juga, agar terbuka lagi pikirannya tentang rakyat jauh di sana yang dijajah di negaranya sendiri,” pungkas Oryza menutup wawancara.
