LPM Fenomena – Aliansi Mahasiswa Universitas Islam Malang (Unisma) yang dimotori oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unisma menggelar aksi protes di depan gedung rektorat, Kamis (25/6) sekitar pukul 12.30 WIB. Aksi ini menyuarakan penolakan keras terhadap surat edaran panitia wisuda yang dinilai diskriminatif karena mengklasifikasikan peserta wisuda berdasarkan latar belakang profesi orang tua mereka.
Surat bernomor 36/O117/Pan-Wis/R/L.25/VI/2026 yang sempat ditandatangani oleh Wakil Rektor I, Erna Sulistyowati selaku penanggung jawab dan Ketua Panitia Wisuda, Benny K. Heriawanto tersebut memicu kecaman luas karena dianggap mencederai nilai keadilan dan marwah institusi pendidikan Islam.
Di tengah ketegangan massa aksi, sebuah pengakuan mengejutkan keluar dari lisan nomor satu Unisma, Junaidi. Saat menghadapi kepungan mahasiswa, Rektor Unisma justru melontarkan pernyataan bahwa dirinya sendiri adalah seorang anak petani miskin yang kedua orang tuanya buta huruf. Pengakuan ini seketika mengubah arah dinamika dialog.
Dalam orasinya, perwakilan mahasiswa menegaskan bahwa seluruh orang tua mahasiswa memiliki derajat yang sama di hadapan kampus. Mereka mengecam klausul dalam surat edaran yang memberikan perlakuan khusus atau penyisihan bagi profesi tertentu seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sementara profesi seperti petani, peternak, dan pengemudi ojek terkesan dikesampingkan.
“Penyuaraan aspirasi ini adalah bentuk kecintaan kami agar marwah Unisma tetap terjaga. Kami tidak ingin ada cacat logis dan cacat administrasi yang mencederai hak-hak mahasiswa,” ujar salah satu orator aksi di depan massa.
Bergerak di bawah bendera Aliansi Mahasiswa Unisma, massa aksi secara resmi melayangkan enam poin tuntutan utama kepada birokrasi kampus. Mahasiswa mendesak rektorat dan panitia wisuda untuk menjelaskan serta mengklarifikasi maksud dan tujuan pendataan status orang tua tersebut, sekaligus bertanggung jawab langsung atas kegaduhan yang telah dibuat. Mereka menolak jika pembatalan hanya berupa klarifikasi di media sosial, melainkan menuntut pencabutan secara langsung melalui surat pemberitahuan pencabutan resmi yang sah ditandatangani oleh Ketua Panitia Wisuda dan Wakil Rektor I. Terakhir, aliansi menuntut adanya jaminan agar kebijakan serupa tidak terulang kembali, serta desakan agar pihak terkait meminta maaf secara terbuka di depan umum (mahasiswa).
Menanggapi gelombang protes tersebut, Rektor Unisma langsung menemui massa aksi secara terbuka. Pihak rektorat mengapresiasi langkah mahasiswa yang menyampaikan aspirasi secara tertib dan kondusif.
Rektor menyatakan bahwa pihak manajemen kampus tidak pernah berniat untuk melakukan tindakan diskriminatif terhadap latar belakang wali mahasiswa. Sebagai langkah konkret, rektorat telah menginstruksikan bagian Hubungan Masyarakat (Humas) untuk mencabut surat edaran tersebut dan menerbitkan surat pembatalan resmi.
“Begitu saya mengetahui adanya gejolak pagi ini, saya langsung memerintahkan Humas untuk membuat pernyataan bahwa surat tersebut dicabut. Kami menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas kegaduhan yang terjadi,” tegas Junaidi di hadapan mahasiswa.
Pihak rektorat juga mengimbau seluruh elemen mahasiswa untuk bersama-sama menjaga kondusivitas lingkungan kampus dan mempertahankan kepercayaan masyarakat, terlebih saat ini kampus sedang memasuki masa Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB).
Tuntutan mengenai jaminan agar kebijakan diskriminatif tersebut tidak diulangi lagi kini telah resmi dijanjikan dan ditandatangani bermeterai secara sah oleh pihak Rektor dan Wakil Rektor I.
Kendati surat edaran telah resmi dicabut dan pakta tuntutan telah diteken, perwakilan mahasiswa tetap memberikan catatan kritis defensif. Mereka menyoroti lambatnya kepekaan birokrasi yang baru merespons dan membatalkan kebijakan setelah isu tersebut menjadi viral di media sosial.
“Kami tahu surat ini dicabut, tapi ini menjadi catatan administratif yang fatal. Mengapa penyusunan surat yang mendiskriminasi pekerjaan orang tua ini dirapatkan berhari-hari secara sadar, tetapi pencabutannya hanya butuh waktu beberapa jam setelah viral? Kami harap cacat logika seperti ini tidak terulang pada masa depan,” pungkas perwakilan mahasiswa sebelum membubarkan diri.
